Soal Latihan Ujian Penerimaan CPNS Materi Tata Negara

Soal Latihan Ujian Penerimaan CPNS Materi Tata Negara

1. Orang Tua Ali adalah seorang warga Negara Inggris, namun ali dilahirkan di Negara USA, sehingga ali seorang Warga Negara Amerika. Hal ini disebut..

1. Ius soli
2. Ius sanguinis
3. Stetsel aktif
4. Stetsel pasif
5. repudiasi

2. Kabinet yang pembentukannya diluar campur tangan parlemen disebut dengan…

1. Kabinet presidensial
2. Kabinet ministerial
3. Kabinet perlementer
4. Kabinet extra parlementer
5. Kabinet reformasi

3. Suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan yang disebut…

1. Pemerintahan
2. Kerajaan
3. Negara
4. Kekuasaan
5. Politik

4. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah…

1. Presiden, wakil presiden, DPR, MPR, dan MA
2. Presiden, wakil presiden, menteri
3. Presiden, wakil presiden, DPR, TNI
4. Presiden, wakil presiden, MA, POLRI
5. Presiden, wakil presiden, DPR, dan BPK

5. Demokarasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut dikemukakan oleh…

1. Karl Marx
2. Machiavelli
3. Abraham Lincoln
4. Immanuel Kant
5. John Locke

6. Berikut ini Negara-negara yang menganut pemerintahan sistem kabinet perlementer, kecuali…

1. Australia
2. India
3. Jepang
4. Amerika Serikat
5. Kanada

7. Tantangan yang mendesak yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka menyongnsong era perdagangan bebas pada tahun 2020, seperi yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota APEC adalah mempersiapkan…

1. Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif
2. Tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
3. Kerjasama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional
4. Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas
5. Barang produksi yang lebih kompetitif

8. Menurut UUD 1945 amandemen, pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui…

1. Pemilu
2. Pemilihan oleh DPRD
3. Pemilihan oleh Parpol
4. Pemilihan oleh gubernur
5. Pemilihan oleh walikota bupati

9. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip…

1. Efektif
2. Kebangsaan
3. Berorientasi Profit
4. Kemandirian
5. Kekeluargaan

10. Suatu Negara yang merupakan gabungan dari Negara-negara bagian disebut Negara…

1. Serikat
2. Dominion
3. Kesatuan
4. Protektorat
5. Uni

11. Di Negara Indonesia jaminan hukum dalam kebebasan memeluk agama ditujukan kepada…

1. Setiap warga Negara Indonesia
2. Setiap penduduk Indonesia
3. Setiap warga Negara dan orang asing
4. Setiap penduduk dan orang asing
5. Setiap penduduk dan warga Negara Indonesia

12. Yang dimaksud wilayah eksteritorial suatu Negara adalah…

1. Kekuasaan meliputi wilayah laut yang tidak ada pemiliknya
2. Kekuasaan Negara itu berlaku diluar daerahnya
3. Kekuasaan wilayah Negara yang tidak ada batasnya
4. Kekuasaan wilayah laut yang tidak ada batasnya ‘
5. Kekuasaan untuk mengadili Negara diluar wilayahnya

13. Yang disebut dengan Negara  protectoral ialah…

1. Negara jajahan yang dijajah oleh Negara lain, dan setiap urusan Negara kolini diatur oleh Negara yang menjajahnya
2. Gabungan dua buah Negara atau lebih yang merdeka dan berdulat dan dikepalai oleh seorang kepala Negara.
3. Negara yang setelah perang dunia II diurus oleh beberapa Negara dengan pengawasan dewan perwalian PBB
4. Negara yang terdiri atas Negara beberapa Negara bagian
5. Negara yang berada di bawah perlindungan Negara lain yang lebih kuat

14. Propenas adalah singkatan dari…

1. Perencanaan pembangunan nasional
2. Proyek perencanaan pembangunan nasioanal
3. Program perencanaan pembangunan nasional
4. Prosedur perencanaan pembangunan nasional
5. Pedoman perencenaan pembangunan nasioanal

15. Teori yang menyatakan bahwa adanya Negara di dunia ini adalah atas kehendak tuhan yang disebut…

1. Teori teokrasi
2. Teori kekuasaan
3. Teori perjanjian
4. Teori kedaulatan
5. Teori politik

16. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam  UUD 1945 pasal…

1. 34
2. 31 ayat 1
3. 31 ayat 2
4. 31 ayat 3
5. 33 ayat 1

17. Pada awalnya, ada dua konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah  lautan, yaitu Res Nullius dan Res Cummunis. Yang disebut Res Nullius adalah…

1. Kedaulatan atas lautan teritorial selebar 12 mil
2. Batas lautan suatu Negara pantai yang lebarnya 200 mil laut dari garis dasar
3. Laut tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat di ambil dan dimilikioleh masing-masing Negara
4. Laut adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing Negara
5. Wilayah daratan Negara pantai yang berada dibawah  lautan diluar ZEE

18. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas  aktif adalah…

1. Melakukan kerjasa dengan Negara-negara besar
2. Megirimkan pasukan keluar negeri untuk kepentingan perdamaian
3. Membantu salah satu pihak yang dirugikan sistem politik nasional
4. Memutuskan hubungan diplomatic dengan Negara lain
5. Mengimpor barang dari Negara lain

19. Corak Negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan…

1. Kesejahteraan bersama
2. Kemakmuran rakyat
3. Keadilan sosial
4. Ketentraman masyarakat
5. Kekuasaan Negara

20. Di bagian mana dalam UUD 1945, di sebutkan tata cara pembentukan mahkamah konstitusi…

1. Aturan peralihan pasal I
2. Aturan peralihan pasal II
3. Aturan peralihan pasal III
4. Aturan tambahan pasal I
5. Aturan tambahan pasal II

21. Menurut undang-undang dasar sementara 1950, pengesahan UUD dilakukan untuk …

1. Konstituante
2. Presiden
3. Kabinet
4. DPR
5. DPR dan presiden

22. Desentralisasi sebagian salah satu asas yang dianut  dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maknanya adalah …

1. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu
2. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
3. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
4. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan
5. Pembagian tugas pemerintahan antara p merintah pusat dan pemerintahan daerah

23. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah…

1. Konvensi
2. Hukuman dasar tertulis
3. Hukuman adat
4. Hukuman tidak tertulis
5. Hukuman nasionalb

24. Mahkamah agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan yang berlaku, kecuali terhadap…

1. Peraturan pemerintah
2. Peraturan daerah
3. Keputusan menteri
4. Keputusan presiden
5. Undang-undang

25. Unsur-unsur Negara antara lain ialah seperti dibawah ini, kecuali…

1. Pemerintah
2. Wilayah
3. Rakyat
4. Kebijaksanaan pemerintah
5. Pengakuan dari Negara lain

26. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencana, dan sekaligus pelaksana pembangunan adalah…

1. TNI
2. Ahli-ahli ekonomi
3. Masyarakat umum
4. Pegawai negeri
5. Tenaga ahli

27. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan presiden selaku kepala Negara adalah…

1. Sebagai pemegan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
2. Menyatakan Negara dalam bahaya
3. Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
4. Memberikan gelar, tanda jasa, dan hak-hak lain tanda kehormatan
5. Membuat undang-undang

28. Hukum administrasi Negara merupakan bagian dari hukum tata Negara dalam arti luas karena hukum administrasi Negara adalah …

1. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan Negara
2. Peraturan yang mengenai tugas pegawai negeri
3. Peraturan pengangkatan pegawai negeri
4. Peraturan pemberhentian pegawai negeri
5. Peraturan pelanggaran pegawai negeri

29. Menurut undang-undang dasar sementara 1950, pengesahan UUD dilakukan oleh…

1. Konstituante
2. Presiden
3. Kabinet
4. DPR
5. DPR dan presiden

30. Subjek hukum perdata internasional adalah…

1. Manusia pribadi
2. Organisasi internasional
3. Negara
4. Gabungan Negara
5. Manusia pribadi

31. Sistem pemerintahan kabinet presidensial yaitu…

1. Kepala negaranya seorang presiden
2. Kedudukan kabinet sederajat dengan parlemen
3. Presiden merupakan kepala pemerintahan
4. Masa jabatan menteri sama dengan presiden
5. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara

32. Yang pertama kali menetapkan UUD 1945 sebagai dasar Negara adalah …

1. MPR
2. MA
3. BPUPKI
4. PPKI
5. DPR

33. Berdasarkan UUD 1945, anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh…

1. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
2. DPR dengan memperhatikan usulan dari pemerintah
3. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD
4. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

34. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk…

1. Bertanya kepada pemerintah
2. Melakukan penyelidikan
3. Melakukan perubahan terhadap RUU
4. Mengawasi jalannya pemerintahan
5. Ikut serta menetapkan APBN

35. Hubungan causal-organis antara pancasila, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 terkandung dalam empat hubungan seperti ddi bawah ini kecuali, …

1. Ditetapkannya dasar Negara Indonesia
2. Negara Indonesia berbentuk republik
3. UUD’45 pengatur pembentukan pemerintah
4. Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat
5. Keberadaan UUD’45 lebih tinggi dari pancasila

36. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, pelaksanaan tugas kepresidenan dipegang oleh …

1. Jaksa agung
2. Ketua MPR
3. Menlu, mendagri, dan menhankan
4. Ketua DPR
5. MA

37. Dilihat dari segi hukum positif, Negara Indonesia berdiri pada tanggal 18 agustus 945, pernyataan ini menurut pendapat …

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Prof. Mr. A. G. Pringgo Digdo
4. Proff. Mr. Moh. Yamin.
5. Prof. Notonegoro S.H

38. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan disebut dengan …

1. Monarki absolut
2. Monarki konstitusional
3. Monarki parlementer
4. Monarki
5. Monarki modern

39. Salah satu kelebihan dari pemerintahan sistem kabinet presidensial jika dibandingkan dengan sistem kabinet parlementer adalah pada sistem kabinet presidensial…

1. Pemerintahannya lebih sesuai dengan aspirasi rakyat
2. Jalannya pemerintahan dan pembangunan relative stabil
3. Kebijakan pemerintah sangat tergantung dengan presiden
4. Presiden memilih menteri dengna leluasa
5. Presiden dan menteri dapat bekerja sama dengan baik

40. Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan kepada …

1. 25 agustus 2000
2. 25 september 2000
3. 25 oktober 2000
4. 25 november 2000
5. 25 desembar 2000